OKU, Tren24jam.com,- Ogan Komering Ulu (OKU), Masyarakat medatangi kantor DPRD OKU, terkait izin lingkungan pembangunan Hotel The Zuri dan izin lingkungan perubahan jalur prosedur penggalian tanah pipa Jaringan Gas (Jargas) yang ada di Kabupaten OKU, Senin (2/11/20).
Sebelumnya, di hari yang sama massa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Lingkungan (FMPL) ini, sempat juga menggelar aksi unjuk rasa ke Kantor Bupati OKU terlebih dahulu. Kemudian melanjutkan ke Gedung DPRD OKU dengan tuntutan yang sama, yakni.
Mendesak Bupati OKU agar segera mencabut izin keputusan Bupati OKU No: 66/304/KPTS/XXV.1/2018 tentang izin Lingkungan The Zuri Hotel karena putusan PTUN Palembang No: 26/G/LH/2020/PTUN.PLG Tanggal 8 Oktober 2020 Sudah INKRACHT (Berkekuatan Hukum Tetap).
Mendesak Bupati OKU agar segera menjatuhkan sanksi administratif kepada The Zuri Hotel karena masih operasional tanpa ada Izin Lingkungan.
Meminta Bupati OKU agar menyetop semua kegiatan Jaringan gas (Jargas) di lapangan terkait dengan perubahan jalur Jargas ke Kecamatan Peninjauan, Kecamatan Lubuk Raja dan Kecamatan Sinar Peninjauan Kabupaten OKU karena tidak ada Izin Lingkungan.
Mendesak Bupati OKU agar segera menjatuhkan Sanksi administratif kepada ASN/PNS di lingkungan Pemkab OKU yang terlibat dalam kasus Izin Lingkungan The Zuri Hotel dan Izin Lingkungan Jargas di Kabupaten OKU.
Mendesak DPRD OKU agar membentuk Panitiga Khusus (Pansus) tentang Izin Lingkungan di Kabupaten OKU.
Mendesak DPRD OKU agar segera melakukan pengawasan yang ketat terhadap Pemerintah 5 OKU terkait dengan Izin Lingkungan di Kabupaten OKU, sebagaimana sesuai dengan fungsi DPRD OKU.
Mendesak Kapolres OKU agar melakukan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran Izin Lingkungan di Kabupaten OKU.
Kedatangan massa ke gedung DPRD OKU disambut Wakil ketua l dan Wakil ketua ll DPRD OKU beserta beberapa anggota dewan perwakilan rakyat DPRD OKU lainnya, juga turut dihadiri Kadin DLH OKU, Bagian Hukum Setda OKU dan Kapolres OKU. (Am)
Didalam ruangan rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD OKU, satu persatu kordinator aksi menyampaikan keluh kesah mereka terhadap sistem Pemerintahan yang ada di Kabupaten OKU, khususnya terkait tentang perizinan lingkungan.
“pada jalur dari Kecamatan Lubuk Batang dan Kecamatan Baturaja Timur melakukan perubahan jalur ke Kecamatan Peninjauan, Kecamatan Lubuk Raja dan Kecamatan Sinar Peninjauan, itu belum memiliki izin lingkungan ,”terangnya.
Dalam hal ini, Syaiful Amin bersama massa lainnya sangat menyayangkan atas tindakan yang dilakukan oleh kedua pihak The Zuri Hotel dan Jargas. Meski telah mengetahui adanya pelanggaran undang-undang, namun pihak The selesai mencapai 80 persen.
“Ya, sementara proses pengerjaan Jargasnya kini sudah hampir 70 persen, dan pembangunan gedung hotel The Zuri masih berlanjut. Dimana letak kepengawasan instansi terkait, ini Undang-undang yang dilanggar tapi kok malah dibiarkan begitu saja ,”kembali ujar Syaiful.
(Susi)
Post a Comment
Berkomentarlah sesuai dengan topik dan tidak menaruh link aktif. Terima kasih atas perhatiannya.