Jawaban Pemerintah Daerah ini disampaikan oleh Bupati Mimika melalui Wakil Bupati, Johannes Rettob dalam Rapat Paripurna III masa sidang II DPRD Kabupaten Mimika tentang Jawaban Pemerintah Daerah Terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Mimika, di ruang Paripurna, Senin (13/07/20) malam.
Wakil Bupati, Johannes Rettob, menyampaikan bahwa dalam menjawab pandangan dari Fraksi Gerindra dan PDI-P,terkait rancangan umum RPJMD tahun 2020-2024 dalam rangka memaksimalkan kinerja pemerintah daerah dengan prinsip The Righ Man On The Right Place, itu telah termuat dalam RPJMD misi ke-4.
Lanjut Wabub, sehubungan dengan pandangan fraksi Nasdem Gerindra dan Mimika Bangkit mengenai tapal batas dan pemekaran, pemerintah Kabupaten Mimika serius dalam menangani masalah tapal batas dan telah menyelesaikan 4 segmen batas wilayah administrasi.
"Empat Kabupaten telah selesai, Mimika dengan Puncak, Intan Jaya Paniai dan Asmat. Sementara empat Kabupaten lainnya masih dalam proses penyelesaian, Mimika dengan Deiyai,Dogiyai,Nduga dan Kaimana,"terang Wabup.
Sedangkan untuk rencana pemekaran 2 Kabupaten, kata Wabup tetap menjadi prioritas dengan berpatokan pada regulasi dan memperhatikan moratorium pemekaran daerah otonomi baru dari pemerintah pusat.
"Ini sekaligus menjawab pandangan dari Fraksi Golkar,Nasdem, PDI-P, Gerindra, Mimika bangkit dan PKB," kata Wabup.
Lanjut orang nomor dua di Kabupaten Mimika ini, bahwa terkait pandangan umum fraksi-fraksi tentang menggali dan meningkatkan pemanfaatan potensi sektor pertanian peternakan dan Perikanan telah termuat dalam misi ke 5.
"Sedangkan sektor pariwisata akan dilakukan dengan memperluas ruang bagi optimalisasi peran pelaku industri pariwisata baik yang sudah berjalan maupun yang potensial untuk tumbuh dan berkembang," ungkap Wabup.
Sementara untuk program-program pengentasan kemiskinan, infrastruktur kewilayahan, pembukaan aksebilitas ekonomi, kata Wabup itu menjadi perhatian pemerintah daerah yang difokuskan ke kampung-kampung dan distrik-distrik pesisir pantai dan pegunungan.
Untuk pemerataan layanan pendidikan,kata Wabup bahwa hal tersebut telah dijabarkan dalam tujuan, sasaran dan strategi misi ke-1.
"Pemerintah daerah telah menyiapkan dan terus mengupayakan peningkatan sarana prasarana untuk memenuhi standar layanan pendidikan dan mutu pendidikan," kata Wabup.
Lanjut Wabup, dalam rancangan RPJMD telah direncanakan dengan mengupayakan tercapainya akreditas layanan kesehatan, baik Rumah Sakit maupun Puskesmas serta perbaikan tenaga kesehatan.
"Ini sejalan dengan implementasi kesehatan nasional,"kata Wabup.
Sedangkan di bidang keuangan, pemerintah daerah telah melaksanakan intensifikasi penerimaan daerah berdasarkan UU nomor 28 tahun 2009.
"Tahun ini badan pendapatan daerah akan mengimplementasikan aplikasi (IT) terkait retribusi daerah. Dan terkait usulan pembenahan aset bergerak dan tidak bergerak telah dijabarkan dalam renstra OPD. Ini semua menjawab pandangan Fraksi Golkar," ungkap Wabup.
Untuk bidang pemerataan pembangunan dan infrastruktur di daerah pesisir dan pegunungan,Wabup menyampaikan akan menjadi perhatian pemerintah daerah dalam misi ke-3.
"Tentang pembangunan sistem penyediaan air minum sedang dilaksanakan dengan total perencanaan. Saat ini telah terpasang 1.424 sambungan rumah dan telah diujicobakan, sehingga untuk mengoperasikan masih butuh sambungan rumah minimal 17.000 SR," ujar Wabup.
Tentang pengelolaan tempat pembuangan sampah yang belum maksimal, kata Wabup alat berat sampah sudah rusak dan belum ada peremajaan.
"Ini merupakan prioritas Dinas lingkungan hidup dalam RPJMD , dan DLH telah mengintegrasikan dalam Renstra OPD," kata Wabup.
Wabup juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan menyelesaikan 2 lapangan terbang perintis, agar melayani semua Distrik dari total 9 Distrik daerah terpencil.
"Pemerintah juga akan tingkatkan akses ke daerah pesisir melalui penyediaan sarana prasarana, termasuk normalisasi sungai. Ini sekaligus menjawab pandangan Fraksi PDI-P,Nasdem,Gerindra dan Mimika Bangkit,"ujar Wabup.
Lanjut Wabup,bahwa arah pembangunan daerah Kabupaten Mimika yang tertuang dalam RPJMD itu sesuai dengan karakteristik daerah, hal ini mengingat Kabupaten Mimika merupakan salah satu kota Industri pertambangan terbesar di Indonesia. Maka dipastikan sebagian besar masyarakat mengadu nasib sebagai pekerjaan.
"Ini menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah, dimana hal ini ditandai dengan pengadaan lahan dan pembangunan BLK berbasis kebutuhan industri pertambangan," terang Wabup.
Post a Comment
Berkomentarlah sesuai dengan topik dan tidak menaruh link aktif. Terima kasih atas perhatiannya.