600 RIBU BIAYA RAPID TES COVID-19 DI MIMIKA, DEWAN PERTANYAKAN

Baca Juga

Timika Papua, Tren24jam.com – Meskipun pemerintah pusat telah memfasilitasi Tes Cepat Covid-19 sesuai dengan kebutuhan dalam rangka melindungi Masyarakat luas hanya dengan Rp 150 Ribu namun kenyataannya di Mimika tes Cepat Covid-19, warga harus mengeluarkan kocek Rp 600 ribu.

Dengan membeyaran yang begitu mencekik warga ini, disikapi anggota DPRD Mimika, Saleh Alhamid kepada Wartawan di Kantor DPRD Rabu,(9/7/20) mempertanyakan biaya tersebut maka meminta kepada pihak berwajib kepolisian dan kejaksaan Negeri Mimika untuk harus melakukan penyelidikan terkait biaya Rapid Test Rp 600 oleh tim Covid-19 Kabupaten Mimika.

"Saya minta dengan tegas Polisi dan Kejaksaan selediki uang Rapid Test seharga enam ratus ribu rupiah," Tegas Saleh.

Saleh menyayangkan selama kurang lebih 4 bulan masyarkat sudah hidup susah bergelut dengan situsi ditengah pandemic corona kini giliran warga hendak melakukan Rapid Test kenapa harus dibayar dengan biaya begitu besar.

"Kalau Rapid Test dibayarkan lagi oleh masyarakat, terus uang sekian miliar itu dikemanakan," tanya saleh.

Sehingga saleh mempetanyakan kemana biaya tersebut, karena masyarakat tidak punya kemampuan untuk membayar itu. Sehingga harus cari tahu dana itu kemana kalau ada indikasi ya tangkap dan proses hukum

"Kenapa selalu membiarkan persoalan yang saat ini sangat meresahkan masyarakat. Jangan hanya tekan masyarakat, harus dilacak kemana uang itu.,"ujarnya.

Hal itu dikeluhkan salah satu obi rumah tangga Meli, mengatakan biaya yang diberikan tim gugus dalam rapid test ini dinilai sangat besar dan menyengsarakan masyarakat, seandainya biaya 100-200 ribu perorang itu bias masuk diakal.

“kalau dalam satu kali test empat orang dikali 600, itu sudah berapa kalai lipat dari tiket perjalanan pesawat, kalau 100-200 mungkin bias lah.” Ujarnya.

Kebetulan saat itu dirinya hendaak mengantar anak untuk melanjutkan ke perguruan tinggi di luar Kota Timika, sehingga melakukan test cepat, namun dengan biaya begitu besar membuat dirinya mengurungkan niatnya untuk mengantar anak.

“saya mau antar anak saya otomatis saya bersama suami dan anak itu sudah berapa biaya,” keluhnya.

Berharapa pemerintah harus melihat hal ini sehinga jangan membebani masyarakat dengan biaya yang begitu besar, yang disayangkan apabila prang yang keperluan penting namuan tidak mempunyai biaya.