“Sampaikan ini agar semua tahu kita anggarkan dana besar untuk jaga daerah dan masyarakat kita. Dana ini sudah termasuk insentive bagi mereka yang berjuang melawan virus ini terutama petugas kesehatan dan petugas lainnya,” ujar Bupati Omaleng kepada wartawan di Mimika Command Centre (MCC) Pusat Pemerintahan SP III, jum'at (03/04/20).
Omaleng bersyukur karena penutupan akses penerbangan komersial yang dilakuan sangat membentengi Mimika dari penyebaran virus ini. Ia tidak dapat membayangkan jika hingga kini Papua dan Mimika tidak berlakukan penutupan akses tersebut.
Pasalnya Bandara Moses Kilangin di Papua merupakan salah satu bandara paling sibuk dengan rata-rata penumpang masuk keluar berjumlah 1000 orang perhari.
“Jadi kriteria yang dibuat oleh pemerintah provinsi dan Pemda Mimika bukan termasuk lockdown.
Masyarakat harus pahami ini. Kita hanya batasi kedatangan penumpang dari luar daerah melalui penerbangan komersial. Kita tidak lakukan penutupan wilayah melalui darat,” ujarnya.
Ia menambahkan, situasi dan kondisi masyarakat di Papua berbeda dengan di daerah lain. Pada umumnya masyarakat di Papua terbiasa dengan kehidupan berkelompok atau komunal, ini merupakan social culture.
“Makanya langka ini segera kita ambil bersama gubernur dengan membatasi penerbangan komersil. Kalau kargo barang kita izinkan untuk melayani kebutuhan kesehatan dan ekonomi bagi masyarakat,” ungkapnya.
Ia mengatakan, bukan hanya penutupan bandara dan pelabuhan, ketika virus ini menjadi musuh bersama secara nasional, Pemda Mimika juga bergerak cepat dengan melakukan pembentukan Tim Gugus Tugas Pencegahan Covid-19.
Selain beberapa kebijakan sosial lainnya yang telah dibuat Pemda Mimika, pemerintah saat ini juga tengah ngebut melakukan renovasi RSUD sebagai rumah sakit rujukan.
Beberapa hal yang dilakukan adalah penambahan beberapa ruang termasuk merenov ruang khusus isolasi, bangsal pasien dan ruang istrirahat bagi petugas medis.
“Kami bangun ruangan 40 pasien untuk pengawasan covid supaya kita antisipasi jangan sampai pasien virus ini meningkat, kami juga bangun 6 ruang isolasi sesuai standar insternasional. Dan terpenting kelengkapan obat dan fasilitas penunjang kesehatan termasuk APD,” ujarnya.
Ia juga mengatakan bahwa Mimika selama ini kesulitan mendapatkan akses fasilitas kesehatan seperti APD dan lainnya secara mandiri karena harus menunggu pengiriman dari Jayapura.
“Kami sudah mohon dukungan bapak menteri dalam negeri untuk fasilitasi kami memenuhi kebutuhan alat kesehatan karena sementara semua diatur melalui BUMN yang kemudian dikirim ke Jayapura baru di teruskan ke daerah. Akhirnya sering lambat. Kadang kita butuh banyak, mereka kirim sedikit. Makanya itu kami ambil langkah sendiri meminta pusat kasih ruang ke kami untuk pakai perusahan swasta untuk belanja di Jakarta dan kirim ke Mimika,” uangkap Bupati Omaleng.